Mendes Yandri Tegaskan Pengawasan Ketat Program Makan Bergizi Gratis di Daerah
 |
| Mendes Yandri Tegaskan Pengawasan Ketat Program Makan Bergizi Gratis di Daerah |
Padang Pariaman ,detik35.Com - Pemerintah pusat terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program strategis nasional. Hal ini ditegaskan langsung oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Sabtu (4/4/2026).
Dalam agenda tersebut, Yandri meninjau langsung operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna memastikan kualitas makanan dan tata kelola program berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menegaskan bahwa seluruh pihak yang terlibat, khususnya mitra dapur, tidak boleh melakukan pelanggaran dalam bentuk apa pun, baik terkait kualitas bahan makanan, kebersihan, maupun pengelolaan anggaran.
Menurut Yandri, pemerintah tidak akan mentoleransi praktik kecurangan seperti mark-up anggaran, penyimpangan distribusi, ataupun pengabaian standar operasional prosedur (SOP). Ia menekankan bahwa program ini menyangkut kepentingan masyarakat luas, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.
“Ini bukan sekadar program biasa, tetapi program strategis nasional yang menjadi perhatian langsung Presiden Prabowo Subianto. Karena itu, semua pihak harus serius dan tidak boleh bermain-main,” tegas Yandri dalam keterangannya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengambil langkah tegas dengan menutup sejumlah dapur SPPG yang terbukti melanggar ketentuan. Bahkan, saat ini terdapat lebih dari dua ribu dapur yang berstatus penghentian sementara (suspend) karena belum memenuhi standar teknis dan operasional yang dipersyaratkan.
Langkah ini, kata Yandri, merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kualitas program agar tidak hanya menjangkau masyarakat secara luas, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat yang optimal dan aman dikonsumsi.
“Pengetatan ini adalah bentuk keseriusan pemerintah. Kita tidak ingin program ini berjalan asal-asalan. Kualitas harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Selain melakukan pengawasan, pemerintah juga terus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pelaksanaan MBG secara menyeluruh. Mulai dari pemilihan bahan pangan, proses pengolahan makanan, distribusi, hingga mekanisme pelaporan dan pengawasan di lapangan.
Dalam kesempatan yang sama, Yandri juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Ia berharap adanya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta mitra pelaksana di lapangan agar program MBG dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Tak hanya meninjau SPPG, Yandri juga mengunjungi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang masih dalam tahap penyelesaian. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi desa melalui koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan.
Menurutnya, keberadaan koperasi desa diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal, sekaligus mendukung distribusi bahan pangan untuk program MBG di tingkat desa.
Dengan berbagai langkah pengawasan dan penguatan kelembagaan tersebut, pemerintah optimistis Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih baik, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia.(Red)
