Ratusan Dapur Program Makan Bergizi Gratis di Sumsel Terancam Disuspensi Jika Belum Kantongi Sertifikat Higiene
 |
| Ratusan Dapur Program Makan Bergizi Gratis di Sumsel Terancam Disuspensi Jika Belum Kantongi Sertifikat Higiene |
Palembang – detik35. Com - Ratusan dapur penyedia program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sumatera Selatan terancam dihentikan sementara operasionalnya apabila belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pemerintah menegaskan bahwa standar keamanan pangan menjadi syarat utama dalam pelaksanaan program nasional tersebut.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, mengatakan seluruh mitra dapur yang tergabung dalam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib segera mengurus sertifikasi tersebut melalui dinas kesehatan setempat.
Menurut Sony, setiap mitra dapur diberikan waktu maksimal 30 hari sejak dinyatakan mulai beroperasi untuk mendaftarkan proses penerbitan SLHS.
“Dalam 30 hari setelah dinyatakan operasional, seluruh mitra SPPG wajib mendaftar proses penerbitan SLHS ke Dinas Kesehatan,” ujar Sony saat rapat konsolidasi program MBG di Palembang.
Ia menegaskan, pihaknya tidak akan ragu memberikan sanksi tegas apabila kewajiban tersebut tidak dipatuhi oleh para mitra penyedia dapur program MBG.
“Jika dalam 30 hari belum juga mendaftar, maka kami akan memberikan suspensi atau penghentian sementara hingga SLHS diterbitkan,” tegasnya.
Ratusan Dapur Belum Memiliki Sertifikat
Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Gizi Nasional, dari total 708 unit dapur SPPG yang tersebar di Sumatera Selatan, masih terdapat sekitar 308 dapur yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
Sementara itu, sekitar 400 dapur lainnya telah mengantongi sertifikat yang menjadi syarat penting dalam pengolahan makanan yang aman dan sehat bagi masyarakat.
“Artinya masih ada ratusan dapur yang harus segera menyelesaikan proses administrasi dan verifikasi higienitasnya,” jelas Sony.
Menjangkau Jutaan Penerima Manfaat
Program Makan Bergizi Gratis di Sumatera Selatan sendiri menjangkau sebanyak 1.909.425 penerima manfaat yang tersebar di 17 kabupaten dan kota.
Dengan jumlah penerima yang sangat besar tersebut, Sony menekankan bahwa kualitas dan keamanan makanan harus menjadi prioritas utama agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jumlah penerima manfaat ini harus diimbangi dengan standar keamanan pangan yang ketat,” katanya.
Anggaran MBG Sumsel Capai Rp28,5 Miliar per Hari
Dalam pemaparannya, Badan Gizi Nasional juga mengungkapkan bahwa kebutuhan anggaran untuk menjalankan program MBG di Sumatera Selatan mencapai sekitar Rp28,568 miliar setiap hari.
Anggaran tersebut mencakup berbagai komponen pembiayaan mulai dari pembelian bahan pangan, honor relawan, hingga biaya operasional dapur.
Rinciannya antara lain pembelian bahan pokok makanan sebesar Rp17,948 miliar, honor bagi 33.276 relawan sebesar Rp3,327 miliar, biaya operasional lainnya Rp3,044 miliar, serta insentif harian sebesar Rp4,428 miliar.
“Semua komponen itu harus dikelola secara transparan dan akuntabel,” ujar Sony.
Palembang Jadi Daerah dengan Anggaran Terbesar
Dari seluruh wilayah di Sumatera Selatan, Palembang tercatat menjadi daerah dengan kebutuhan anggaran terbesar dalam pelaksanaan program MBG.
Hal tersebut seiring dengan tingginya jumlah penerima manfaat yang mencapai 498.103 orang dengan dukungan sekitar 188 dapur yang saat ini telah beroperasi.
“Kota Palembang menjadi titik terbesar karena jumlah penerima manfaatnya paling banyak,” jelas Sony.
Biaya Pembangunan Dapur Capai Rp2 Miliar
Untuk membangun satu dapur SPPG yang memenuhi standar operasional program MBG, diperlukan investasi yang tidak sedikit.
Menurut Badan Gizi Nasional, pembangunan satu dapur membutuhkan modal berkisar antara Rp800 juta hingga Rp2 miliar, tergantung pada kapasitas produksi dan fasilitas yang disediakan.
Karena besarnya anggaran yang terlibat, pemerintah memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan program ini akan terus diperketat guna mencegah potensi penyimpangan.
BGN juga menegaskan akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional dapur MBG di seluruh daerah agar program prioritas nasional tersebut dapat berjalan secara efektif, transparan, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.(Red)
