Jokowi Enggan Ampuni Roy Suryo Cs soal Isu Ijazah: Dinilai Terlalu Ekstrem dan Tolak Fakta Hukum

Jokowi Enggan Ampuni Roy Suryo Cs soal Isu Ijazah: Dinilai Terlalu Ekstrem dan Tolak Fakta Hukum

Solo, detik35. Com – Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), disebut tidak akan memberikan pengampunan kepada tiga tokoh yang selama ini paling vokal mempertanyakan keaslian ijazahnya. Ketiganya adalah Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma, yang oleh Jokowi dinilai telah melampaui batas kewajaran.

Sikap tersebut disampaikan Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden–Jalan Perubahan (Bara JP), Willem Frans Ansanay, usai bertemu langsung dengan Jokowi di kediaman pribadinya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/12/2025).

Menurut Willem, Jokowi menilai ketiga nama itu tidak layak mendapatkan pengampunan karena terus menolak fakta hukum yang telah dibuka secara terang oleh aparat penegak hukum.

“Ada tiga nama yang kelihatannya terlalu ekstrem. Mereka tidak pernah mau menerima fakta bahwa ijazah Pak Jokowi itu benar, meskipun polisi sudah melakukan gelar perkara dan membuktikannya,” ujar Willem, dikutip dari Wartakota, Minggu (21/12/2025).

Willem menegaskan, berbeda dengan pihak lain yang dinilai sekadar ikut arus, tiga orang tersebut secara konsisten membangun narasi tandingan dan mempertahankan tudingan meski bukti hukum telah disampaikan ke publik.

“Tindakan mereka dijerat pasal berlapis, dan untuk mereka, Pak Jokowi akan teruskan proses hukumnya agar ada efek jera,” sambung Willem.

Jokowi Disebut Bukan Pemimpin Pendendam

Dalam pertemuan empat mata tersebut, Willem menyebut Jokowi menegaskan dirinya bukan tipe pemimpin yang pendendam. Jokowi bahkan membuka ruang maaf bagi sebagian besar pihak yang terseret dalam pusaran kasus dugaan ijazah palsu tersebut.

Dari total 12 nama yang disebut terlibat, Jokowi bersedia memaafkan mereka yang dinilai tidak memiliki peran sentral dan hanya ikut menyebarkan isu tanpa pemahaman utuh.

“Pak Jokowi menyampaikan, beliau bukan orang yang tidak pemaaf. Jadi dari 12 nama itu, tidak semua akan dituntut terus. Sebagian besar akan dimaafkan,” kata Willem.

Namun demikian, Jokowi disebut menarik garis demarkasi yang tegas antara mereka yang sekadar ikut arus dan mereka yang secara aktif menolak fakta hukum.

Dukung Penegakan Hukum dan Efek Jera

Willem menambahkan, Bara JP mendukung penuh keputusan Jokowi untuk melanjutkan proses hukum terhadap tiga nama utama tersebut. Ia menegaskan bahwa ijazah Jokowi telah diverifikasi, divalidasi, dan dipublikasikan secara resmi oleh penyidik Polri.

Narasi yang terus digaungkan oleh kelompok tertentu dinilai sebagai upaya pembodohan publik dan pembentukan opini menyesatkan yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

“Kalau ini dibiarkan, publik bisa terus diseret ke dalam informasi yang tidak benar. Jalur hukum harus ditempuh agar ada kepastian dan efek jera,” ujarnya.

Isu Ijazah Dinilai Sarat Muatan Politik

Lebih jauh, pertemuan tersebut juga menyinggung dinamika politik nasional pasca-kepemimpinan Jokowi. Willem menilai, isu ijazah palsu tidak berdiri sendiri sebagai persoalan administratif, melainkan sarat muatan politik.

Menurutnya, serangan terhadap Jokowi dan keluarganya merupakan bagian dari upaya sistematis untuk mendegradasi kredibilitas mantan presiden tersebut, sekaligus menjadi manuver awal atau “curi start” menuju kontestasi politik Pilpres 2029.

“Ini bukan lagi soal ijazah. Ini sudah masuk ke wilayah pembunuhan karakter dan agenda politik jangka panjang,” kata Willem.

Dengan sikap tegas namun selektif tersebut, Jokowi dinilai ingin menunjukkan bahwa pintu maaf tetap terbuka, tetapi hukum tidak boleh tunduk pada tekanan narasi yang mengabaikan fakta dan proses resmi negara.(Red)