Jelang Tutup Tahun 2025, Gubernur Pramono Beberkan Fokus Pembangunan DKI Jakarta 2026
 |
| Jelang Tutup Tahun 2025, Gubernur Pramono Beberkan Fokus Pembangunan DKI Jakarta 2026 |
Jakarta, detik35. Com - Menjelang penghujung tahun 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai memaparkan arah dan prioritas pembangunan yang akan dijalankan pada tahun anggaran 2026 mendatang. Sejumlah program strategis tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, selaku orang nomor satu di Ibu Kota.
Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan cukup signifikan, Pemprov DKI Jakarta menegaskan tetap optimistis mampu menjawab berbagai persoalan utama Jakarta.
APBD DKI Jakarta 2026 tercatat sebesar Rp 81,32 triliun, turun Rp 10,54 triliun dibandingkan APBD Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp 91,86 triliun. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.
“Untuk APBD di Tahun Anggaran 2026 ini, kami menyoroti sejumlah isu strategis. Antara lain penanganan sampah, pengendalian banjir, pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan, serta penanganan kemacetan,” tegas Gubernur Pramono Anung dalam keterangan resminya kepada media, Sabtu (27/12/2025).
Pramono menjelaskan, penurunan APBD tersebut sebagian besar dipicu oleh merosotnya pendapatan dari Transfer ke Daerah yang sebelumnya mencapai Rp 26,14 triliun pada 2025, menjadi hanya Rp 11,16 triliun pada 2026. Penurunan paling besar terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak yang anjlok hingga Rp 14,79 triliun.
“Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen menggunakan anggaran secara optimal dan efisien, agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh warga Jakarta,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Michael Rolandi, mengungkapkan bahwa Pemprov tetap memprioritaskan mandatory spending untuk infrastruktur pelayanan publik. Anggaran yang dialokasikan mencapai 43,06 persen dari total belanja daerah di luar bantuan keuangan.
“Kalau sesuai aturan, minimal hanya 40 persen. Jadi alokasi kita masih di atas ketentuan,” jelas Michael.
Ia merinci, peningkatan infrastruktur kota yang layak dan memadai dialokasikan anggaran sebesar Rp 3,77 triliun. Selain itu, peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi berkelanjutan mendapat porsi Rp 582 miliar, sedangkan peningkatan modal manusia yang berdaya saing mencapai Rp 17,58 triliun.
Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta juga menganggarkan Rp 2,70 triliun untuk program penciptaan penghidupan masyarakat yang layak dan mandiri. Kemudian, transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis dan responsif dialokasikan Rp 2,36 triliun.
Pada sektor transportasi dan tata kota, Pemprov mengalokasikan Rp 7,82 triliun untuk penciptaan mobilitas dan kawasan berorientasi transit (Transit Oriented Development/TOD). Sementara itu, optimalisasi pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim mendapat anggaran sebesar Rp 6,27 triliun.
“Untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, kami membaginya dalam beberapa pos. Di antaranya pengendalian banjir sebesar Rp 3,64 triliun, pengelolaan sampah Rp 1,38 triliun, serta pembangunan jembatan dan flyover sebesar Rp 289,72 miliar,” pungkas Michael Rolandi.
Dengan berbagai alokasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta berharap pembangunan pada 2026 tetap berjalan efektif meski di tengah keterbatasan anggaran, sekaligus mampu menjawab tantangan utama Jakarta sebagai kota global yang berkelanjutan. (Red)
