Drainase Misterius di Belitang III Disorot Warga

Drainase Misterius di Belitang III Disorot Warga

Oku Timur detik35.com - Menjelang penutupan tahun anggaran 2025, dugaan maraknya proyek siluman kembali mencuat di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatera Selatan. Sejumlah pekerjaan fisik muncul secara mendadak di berbagai wilayah tanpa disertai keterbukaan informasi, sehingga memicu sorotan dan keresahan publik.Jum.at.(26/12/25)

Salah satu proyek yang menjadi perhatian masyarakat berada di Kecamatan Belitang III, tepatnya pada pekerjaan drainase di Desa Koto Sari dan Desa Nusa Bakti. Pekerjaan tersebut mulai dikerjakan di penghujung tahun, namun tidak dilengkapi papan informasi proyek sebagaimana diwajibkan dalam aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pantauan di lapangan menunjukkan aktivitas pengerjaan drainase berlangsung terburu-buru. Warga setempat mengaku tidak mengetahui secara pasti sumber anggaran, nilai proyek, pelaksana kegiatan, maupun masa pelaksanaan pekerjaan. Kondisi ini memunculkan dugaan bahwa proyek tersebut tidak dijalankan secara transparan.

“Tidak ada papan proyek sama sekali. Kami tidak tahu ini dana dari mana, siapa yang mengerjakan, dan sampai kapan,” ujar salah satu warga Desa Koto Sari.

Hal serupa juga disampaikan warga Desa Nusa Bakti. Mereka mempertanyakan kualitas pekerjaan yang dinilai dikerjakan secara cepat tanpa pengawasan jelas. Sejumlah warga bahkan mengkhawatirkan fungsi drainase tersebut tidak akan bertahan lama, mengingat waktu pengerjaan yang sangat singkat.

Fenomena proyek drainase di Belitang III ini dinilai mencerminkan pola klasik proyek siluman yang kerap muncul menjelang akhir tahun anggaran. Proyek-proyek tersebut diduga dikerjakan demi mengejar serapan anggaran, namun mengabaikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pembangunan.

Pengamat kebijakan publik menilai, proyek tanpa papan informasi merupakan pelanggaran terhadap asas keterbukaan informasi publik. Selain itu, lemahnya pengawasan internal dinilai membuka celah terjadinya penyimpangan anggaran.

“Proyek APBD yang tidak transparan patut dicurigai. Apalagi jika muncul mendadak di akhir tahun dan minim informasi,” kata seorang pemerhati anggaran daerah.

Masyarakat mendesak Inspektorat Daerah OKU Timur segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Selain itu, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta aktif mengawasi realisasi anggaran menjelang tutup tahun.

Jika ditemukan indikasi pelanggaran administrasi maupun potensi kerugian negara, publik berharap aparat penegak hukum tidak ragu melakukan penyelidikan lebih lanjut. Transparansi dan pengawasan ketat dinilai menjadi kunci agar pembangunan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten OKU Timur maupun OPD terkait belum memberikan klarifikasi resmi terkait pekerjaan drainase di Desa Koto Sari dan Desa Nusa Bakti yang disorot masyarakat.

Munculnya proyek-proyek yang diduga siluman ini menjadi peringatan serius bahwa pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab. Tanpa itu, pembangunan justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.(Red