.gif)
Karimun – detik35.com
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muhammad Sani Kabupaten Karimun kembali menjadi sorotan. Pihak rumah sakit diduga mengabaikan surat klarifikasi dan konfirmasi yang dilayangkan oleh DPC LSM Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (Forkorindo) terkait pengadaan barang dan jasa tahun 2024.
Berdasarkan data yang dihimpun Forkorindo dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan E-katalog, RSUD M. Sani tercatat menetapkan sebanyak 1.115 paket pengadaan dengan total anggaran fantastis mencapai Rp15,28 miliar. Nilai besar tersebut tentu menjadi perhatian publik, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Namun, hingga surat klarifikasi dilayangkan, pihak RSUD M. Sani terkesan bungkam dan tidak segera memberikan tanggapan.
Ketua DPC LSM Forkorindo Kabupaten Karimun, Edward Simanjuntak, menilai sikap diam RSUD M. Sani menimbulkan kecurigaan. Menurutnya, keterbukaan informasi publik, khususnya terkait proyek pengadaan, adalah kewajiban mutlak, mengingat dana yang dikelola bersumber dari uang rakyat.
"Kami sudah layangkan surat resmi, namun hingga kini tidak ada itikad baik dari pihak RSUD M. Sani untuk memberikan klarifikasi. Ini menimbulkan tanda tanya besar. Ada apa sebenarnya dengan pengadaan 1.115 paket tersebut?" tegas Edward saat dikonfirmasi, selasa (1/7/2025).
Forkorindo juga mempertanyakan apakah seluruh paket yang tercatat di SIRUP dan E-katalog telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku, apakah ada potensi penggelembungan harga, serta siapa saja rekanan yang memenangkan proyek tersebut.
"Kalau pengadaan ini bersih dan sesuai aturan, kenapa harus takut dikonfirmasi? Kami hanya menjalankan fungsi kontrol sosial," tambah Edward.
Saat dihubungi redaksi melalui WhatsApp, Direktur RSUD M. Sani akhirnya memberikan jawaban singkat terkait polemik ini.
"Kita masih menunggu konfirmasi dari Kominfo," jawabnya singkat.
Pernyataan tersebut belum memberikan kejelasan atas substansi yang dipertanyakan oleh Forkorindo. Belum diketahui secara pasti konfirmasi seperti apa yang dimaksud, serta keterkaitannya dengan dugaan ketertutupan informasi pengadaan.
Publik tentu berharap RSUD M. Sani dapat memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi liar dan dugaan yang merugikan citra institusi pelayanan kesehatan tersebut.
LSM Forkorindo menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga mendapatkan jawaban yang jelas dan transparan.(Red)
