"LSM Forkorindo Nilai Jawaban Dinas PUPR Karimun Normatif dan Tidak Menjawab Pokok Pertanyaan, Meski Klaim Sudah Diaudit BPK"
Karimun – detik35.Com
Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Komunikasi Rakyat Indonesia (LSM Forkorindo) Kabupaten Karimun menyatakan kekecewaannya terhadap surat jawaban dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karimun terkait konfirmasi dan klarifikasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2024.
Ketua DPC Forkorindo, Edward Simanjuntak, menilai bahwa isi jawaban tersebut hanya bersifat normatif, tidak menjawab secara langsung poin-poin krusial yang disampaikan dalam surat resmi Forkorindo bertanggal 23 Juni 2025.
Yang kami tanyakan jelas dan rinci, soal pelaksanaan beberapa paket pengadaan, penyedia, realisasi lapangan, serta transparansi anggaran. Namun, jawaban Dinas PUPR justru hanya menjelaskan prosedur umum tanpa menyentuh substansi. Bahkan banyak poin tidak dijawab sama sekali," ujar Edward.
Dalam surat jawabannya, Dinas PUPR menyebut bahwa seluruh proses pengadaan telah sesuai prosedur, tidak melebihi Standar Satuan Harga (SSH), dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Namun menurut Forkorindo, pernyataan tersebut tidak serta merta menutup ruang pertanyaan publik.
Mereka menyebut sudah diperiksa BPK RI, itu baik. Tapi bukan berarti publik tidak boleh tahu atau bertanya lebih lanjut. Audit BPK bukan jawaban untuk setiap permintaan transparansi masyarakat," tegas Edward.
Forkorindo juga menyoroti bahwa tidak ada satu pun item pengadaan yang dijelaskan secara spesifik dalam surat balasan tersebut, padahal dalam surat permintaan klarifikasi, pihaknya menyertakan data dan item kegiatan yang ditanyakan secara jelas.
Edward menegaskan, Forkorindo akan melayangkan surat lanjutan dengan permintaan dokumen pendukung secara terbuka. Jika masih tidak dijawab secara substansial, Forkorindo siap membawa masalah ini ke BPKP, APIP, dan bahkan ke aparat penegak hukum.
Kalau memang tidak ada masalah, kenapa takut terbuka? Ini uang negara, bukan uang pribadi. Kami akan kawal terus," pungkas Edward.(Red /Anas)