.gif)
SPI Pendidikan Anjlok, Dana BOS Jadi Biang Masalah – 12 Persen Sekolah Langgar Aturan, 17 Persen Diduga Lakukan Pungli
Jakarta, detik35.com
Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) sektor pendidikan tahun 2024 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) anjlok ke 69,5 poin, menandakan semakin seriusnya persoalan tata kelola anggaran pendidikan di Indonesia.
Salah satu penyebab utama turunnya indeks integritas ini adalah penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). KPK mengungkap bahwa 12 persen sekolah menggunakan dana BOS tidak sesuai aturan, mulai dari pengadaan fiktif, mark-up anggaran, hingga penggunaan untuk kepentingan non-pendidikan.
Tak hanya itu, 17 persen sekolah masih terindikasi melakukan praktik pungutan liar, pemerasan, hingga potongan terhadap dana BOS. Fenomena ini menambah daftar panjang problem korupsi di sektor pendidikan yang selama ini kerap terjadi secara masif namun luput dari pengawasan publik.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, buka suara. Ia menjelaskan bahwa mekanisme distribusi dana BOS saat ini memang langsung masuk ke rekening masing-masing sekolah, dengan pengelolaan penuh di tangan pihak sekolah.
“Desentralisasi pengelolaan dana BOS memberi otonomi, tapi juga membuka peluang penyimpangan jika tak diawasi,” tegas Mu’ti dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (24/4).
Ia pun menyerukan agar pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga melibatkan masyarakat, orang tua murid, hingga media. Transparansi anggaran dinilai menjadi kunci untuk menekan potensi penyimpangan.
KPK mendesak Kemendikbudristek dan pemerintah daerah untuk memperkuat sistem pengawasan penggunaan dana BOS, termasuk melalui audit berkala dan pelaporan publik secara transparan. Lembaga antirasuah itu juga meminta agar sekolah diwajibkan mempublikasikan rincian penggunaan dana BOS secara terbuka di papan pengumuman atau situs resmi sekolah.
KPK menilai, rendahnya skor SPI menunjukkan adanya krisis integritas dalam pengelolaan pendidikan. “Ini bukan sekadar angka. Ini alarm keras bahwa ada yang salah dalam sistem kita,” ujar perwakilan KPK dalam pemaparan data SPI 2024.(Red)
